Omnibus Law : Sengkarut di tengah Pandemi

Sumber : Jawa Pos

InfoBogorTimur.com – Khayalak sedang hangat-hangatnya dikejutkan oleh sebuah kejutan besar, barang ini bernama Omnibuslaw. Makanan jenis apa sih ini? ujar, Saepul ( bukan nama sebenarnya) pada perbincangan di sebuah Warung mie instan, dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Rapat Paripurna DPR RI Senin 5 Oktober 2020 (Omnibus Law Ciptaker) mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ( Omnibuslaw CIpta kerja) menjadi Undang-undang resmi. Sebelumnya, Pemerintah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memang telah menyepakati substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) dalam Raker Panja, Sabtu (3/10/2020) di Jakarta.

Sebanyak tujuh fraksi telah menyetujui agar Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerindra, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan dua fraksi lainnya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak RUU tersebut. Bahkan, anggota fraksi Demokrat Benny K. Harman walk out atau keluar dari ruang sidang paripurna.

Apa sih Omnibus law?

Menurut Audrey O Brien (2009), omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sedangkan Barbara Sinclair (2012), Omnibus bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait. Sofyan Djalil sebagaimana dikutip dalam artikel Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia pernah melontarkan konsep omnibus law. Konsep ini juga dikenal dengan omnibus bill yang sering digunakan di negara yang menganut sistem common law, seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus.

Bryan A. Garner, et.al (Eds.) dalam Black’s Law Dictionary Ninth Edition menggunakan istilah omnibus bill yang berarti (hal. 186):
A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an “omnibus judgeship bill” covering all proposals for new judgeships or an “omnibus crime bill” dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control.

Apabila diterjemahkan secara bebas, omnibus bill berarti sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan.

UU 12/2011 dan perubahannya tidak mengenal istilah omnibus law. Namun, menurut hemat kami, ketentuan omnibus law sebagai suatu undang-undang tunduk pada pengaturan UU 12/2011 dan perubahannya mengenai undang-undang, baik terkait kedudukan dan materi muatannya.
Kedudukan omnibus law nantinya dapat didasarkan pada Pasal 7 UU 12/2011 yang menguraikan bahwa:
  1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
    4. Peraturan Pemerintah;
    5. Peraturan Presiden;
    6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
    7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster, yakni

  1. Penyederhanaan Perizinan
  2. Persyaratan Investasi
  3. Ketenagakerjaan
  4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM
  5. Kemudahan Berusaha
  6. Dukungan Riset dan Inovasi
  7. Administrasi Pemerintahan
  8. Pengenaan Sanksi
  9. Pengadaan Lahan
  10. Investasi dan Proyek Pemerintah
  11. Kawasan Ekonomi.

Sementara, Omnibus Law Perpajakan mencakup 6 pilar, yaitu

  1. Pendanaan Investasi
  2. Sistem Teritori
  3. Subjek Pajak Orang Pribadi
  4. Kepatuhan Wajib Pajak
  5. Keadilan Iklim Berusaha
  6. Fasilitas.

UU Pajak terdampak UU Ciptaker

UU PPh
1. Pasal 2
2. Pasal 4
3. Pasal 26

UU PPN
1. Pasal 1A
2. Pasal 4A
3. Pasal 9
4. Pasal 13

UU KUP
1. Pasal 8
2. Pasal 9
3. Pasal 11
4. Pasal 13
5. Pasal 13A dihapus
6. Pasal 14
7. Pasal 15
8. Pasal 17B
9. Pasal 19
10. Pasal 27A
11. Ditambah Pasal 27B
12. Pasal 38
13. Pasal 44B

Pro-Kontra

Pasal Bermasalah Tentang Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja :

Pasar 77A

RUU Cipta Kerja menambahkan pasal 77A yang memungkinkan peningkatan waktu kerja lembur untuk sektor tertentu. Pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu. RUU Cipta Kerja juga akan menghapuskan batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak serta aturan yang mewajibkan sistem pengangkatan otomatis dari pekerja kontrak sementara ke status pegawai tetap. Ketentuan baru ini akan memberikan kekuasaan pada pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak sementara untuk jangka waktu tak terbatas.

 

Pasal 88C

RUU Cipta Kerja juga menambahkan pasal 88C yang menghapuskan upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) sebagai dasar upah minimum pekerja. Hal ini dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kota dan kabupaten, terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah.

Pasal 88D

Dalam RUU Cipta Kerja, tingkat inflasi tidak lagi menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum.

Pasal 91

Pasal 91 dari UU Ketenagakerjaan dihapus. Pasal ini memuat tentang kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerja dengan gaji yang sesuai dengan standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 93 Ayat 2

RUU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan cuti yang tertuang dalam pasal 93 ayat 2 UU Ketenagakerjaan. RUU ini menghapus cuti khusus atau izin tak masuk saat haid hari pertama bagi perempuan (a). RUU ini juga menghapus izin atau cuti khusus untuk keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan/keguguran kandungan, hingga bila ada anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia (huruf b). Ketentuan cuti khusus atau izin lain yang dihapus adalah menjalankan kewajiban terhadap negara (huruf c); menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya (huruf d); melaksanakan tugas berserikat sesuai persetujuan pengusaha (huruf g); dan melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan (huruf h).

Pasal Bermasalah Tentang Lingkungan Hidup di RUU Cipta Kerja

Pasal 88

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dapat menjerat pelaku pembakar hutan dan lahan (karhutla) tetapi pemerintah menghapusnya di RUU Cipta Kerja. Bunyi pasal 88 UU PPLH adalah, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Namun pemerintah menghapus ketentuan “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” sehingga pasal 88 tersisa, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.” Pasal 93 Pemerintah dikritik karena ada upaya penghapusan partisipasi publik.

Pasal 93 ayat (1) menyatakan “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara.

” Namun, pada RUU Cilaka hanya ditulis, “Pasal 93 Dihapus.”

“Ini adalah hal yang paling konyol. RUU ini pantas disebut sebagai RUU Cilaka, karena pengesahannya hanya memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan bisnis,” ucap Manajer Kampanye Pangan Air dan Ekosistem Esensial Nasional Walhi Wahyu A. Perdana dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2020).

Pasal Bermasalah Tentang Pers di RUU Cipta Kerja

Pasal 11

Ketua AJI Bengkulu, Harry Siswoyo mengatakan RUU Cipta Kerja berpotensi mengancam nilai-nilai kebebasan pers bagi jurnalis, karena akan terjadi perubahan isi dari Pasal 11 UU Pers. “Sebelumnya berbunyi penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal berubah menjadi pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal,” kata dia.

Pengubahan pasal ini, menurut Harry, berpotensi membuat pemerintah kembali mengatur pers seperti sebelum UU Pers pada tahun 1999 dirancang oleh insan pers dan kemudian menjadi pedoman seluruh pekerja pers hingga saat ini. pasal 18 perubahan juga terjadi pada pasal 18 UU pers. Point pertama, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Berubah menjadi, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2 milliar.

Poin kedua, perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500 juta, berubah menjadi perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2 milliar. Kemudian, point ketiga perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100 juta, berubah menjadi perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif. “Serta ada penambahan di point keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah,” jelasnya. Lebih lanjut, Hary menilai perubahan poin-poin dalam pasal ini jelas melanggar semangat UU Pers sebelumnya, yang mengatur bahwa sengketa pers lebih didorong pada upaya korektif dan edukasi. Jika pun berkaitan dengan denda, maka itu dibuat seprofesional mungkin, dengan kata lain tidak bermaksud untuk membangkrutkan perusahaan pers.

Pasal Bermasalah Tentang Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Pasal 51 ayat (1)

Pengelolaan satuan pendidikan formal dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 62 ayat (1)

Syarat untuk memperoleh Perizinan Berusaha meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.

Sengkarut untuk Buruh

Ribuan buruh dan mahasiswa di sejumlah kota di Indonesia, Selasa (06/10) melakukan aksi mogok kerja dan menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di wilayahnya masing-masing. Unjuk rasa yang berlangsung damai itu digelar secara sporadis di Jakarta, Bandung, Tangerang, Bekasi, Serang, hingga di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.

Di Jakarta, sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP-KPBI) melakukan aksi tolak undang-undang tersebut di kawasan Tanjung Priok, Selasa (06/10).

Sejumlah buruh di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, juga menggelar demonstrasi menolak UU tersebut. Sebagian pengunjuk rasa membawa poster berisi tulisan menyoal “eksploitasi jam kerja” dan “tolak UU Omnibus Law”. Dilaporkan, pawai buruh yang digelar pada Selasa pagi sempat memacetkan di sepanjang Jalan Cikarang-Cibarusah arah kawasan EJIP.

Di Bandung, Selasa (06/10), ratusan buruh dari sejumlah organisasi dilaporkan mencoba memasuki Tol Cileunyi, Bandung, namun dicegat aparat kepolisian dan dialihkan menuju Sumedang. Serikat buruh yang terlibat antara lain, SPN Kota Bandung, SBSI 1992, SPSI, Gaspermindo, dan GOBSI,

Di Rancaekek, Kabupaten Bandung, ratusan buruh memblokir jalan nasional Bandung-Garut-Tasikmalaya, Selasa (06/10). Akibatnya, sejumlah kendaraan sempat terjebak kemacetan di jalan nasional tersebut.

Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi melakukan demo menolak disahkan RUU Ciptakerja atau Omnibus Law. Didominasi kaos dan atribut merah, demonstrasi yang digelar depan DPRD Sulsel di Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar berlangsung sejak 13.00 WITA, sampai pukul 15.10 WITA.Aksi ini dijaga sekitar 30 anggota polisi dari Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar. Para mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) ini menutup sebagian badan jalan. Mereka berorasi secara bergantian.

Sengkarut untuk Investor

Sekitar 35 investor global yang mewakili investasi (AUM) senilai 4,1 triliun dolar AS membuat surat terbuka kepada pemerintah Indonesia menyikapi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ke-35 investor itu berpandangan RUU yang baru saja disahkan pemerintah dan DPR ini akan merusak iklim investasi.

RUU Cipta Kerja dianggap bakal melanggar standar praktik terbaik internasional yang ditujukan untuk mencegah konsekuensi berbahaya dari aktivitas bisnis. Pada akhirnya hal ini akan menghalangi investor dari pasar Indonesia. Surat itu juga menyoroti kerangka perizinan, pemantauan kepatuhan lingkungan, konsultasi publik, dan sistem sanksi yang diyakini akan berdampak parah terhadap lingkungan, hak asasi manusia dan ketenagakerjaan. Kekhawatiran inilah yang menjadi sumber ketidakpastian yang dihindari investor

Adapun daftar ke-35 investor itu adalah:

  1.  A.S.R. asset management
  2.  ACTIAM
  3. Aviva Investors
  4. BMO Global Asset Management
  5. Boston Common Asset Management
  6. Christian Super
  7. Church Commissioners for England
  8. The Church of England Pension Board
  9. Congregation of Sisters of St. Agnes
  10. Dana Investment Advisors
  11. Domini Impact Investments LLC
  12. Dominican Sisters ~ Grand Rapids
  13. Dominican Sisters of Mission San Jose
  14. Dominican Sisters of San Rafael
  15. Figure 8 Investment Strategies
  16. Future Super
  17. Green Century Capital Management
  18. Indép’AM
  19. Karner Blue Capital
  20. KLP
  21. Legal & General Investment Management
  22. Local Authority Pension Fund Forum
  23. NN Investment Partners
  24. OP Investment Management
  25. Pax World Funds
  26. Religious of the Sacred Heart of Mary Western Province
  27. Robeco
  28. Seventh Generation Interfaith, Inc.
  29. The Sister of St. Francis of Philadelphia
  30. Sisters of St. Joseph of Orange
  31. Skye Advisors LLC
  32. Socially Responsible Investment Coalition
  33. Storebrand Asset Management
  34. Sumitomo Mitsui Trust Asset Management
  35. Trillium Asset Management

dan mungkin bisa bertambah lagi.

Mie Saepul sudah habis, tapi sengakarut ini masih banyak PR besar untuk menemukan win-win solution bersama. Kita nantikan kelanjutannya!

sumber: CNBC, Hukum Online, Detik, Tirto, BBC, Bisnis dirangkum dari berbagai sumber

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Lama Mengidap Diabetes Pelawak Omas Meninggal Dunia

InfoBogorTimur.COM, kabar duka kembali terjadi di dunia hiburan tanah air, pelawak Omaswati alias Omas meninggal ...