Tok! Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun 2020 disahkan

UMK Kota/Kabupaten Jawa Barat 2021

INFOBOGORTIMUR.com – Hore! Pemerintah Daerah Provinsi  Jawa Barat telah resmi mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada tahun 2021 melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 di Jabar ini telah ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Sabtu, 21 November 2020 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Menurut Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 41 ayat 2 “Upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas: a. Upah tanpa tunjangan; atau b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap”. PP Pengupahan ini juga menegaskan, bahwa Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. Sementara upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.

Mengutip dari Kompas.com, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, di Bandung Minggu menjelaskan, Keputusan Gubernur itu telah ditandatangani Gubernur Ridwan Kamil pada Sabtu (21/11/2020) dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Tahun ini, Kabupaten Karawang tetap memiliki upah tertinggi UMK 2021 di Jabar sekaligus nasional dengan angka Rp 4.798.312,00 (Rp 4.594.324,54 di 2020), sementara Kota Banjar masih berada di angka terendah yakni Rp 1.831.884,83 (sama seperti UMK 2020).

Terkait masa pandemi global Covid-19, Sekda Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, 10 kabupaten/kota di Jabar tidak menaikkan UMK-nya sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Berikut daftar lengkap UMK 2021 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat (tertinggi-terendah):*

  1. Kabupaten Karawang Rp 4.798.312,00 (naik)
  2. Kota Bekasi Rp 4.782.935,64 (naik)
  3. Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90 (naik)
  4. Kota Depok Rp 4.339.514,73 (naik)
  5. Kota Bogor Rp 4.169.806,58 (tetap)
  6. Kabupaten Bogor Rp 4.217.206,00 (naik)
  7. Kabupaten Purwakarta Rp 4.173.568,61 (naik)
  8. Kota Bandung Rp 3.742.276,48 (naik)
  9. Kabupaten Bandung Barat Rp 3.248.283,28 (naik)
  10. Kabupaten Sumedang Rp 3.241.929,67 (naik)
  11. Kabupaten Bandung Rp 3.241.929,67 (naik)
  12. Kota Cimahi Rp 3.241.929,00 (naik)
  13. Kabupaten Sukabumi Rp 3.125.444,72 (naik)
  14. Kabupaten Subang Rp 3.064.218,08 (naik)
  15. Kabupaten Cianjur Rp 2.534.798,99 (tetap)
  16. Kota Sukabumi Rp 2.530.182,63 (tetap)
  17. Kabupaten Indramayu Rp 2.373.073,46 (naik)
  18. Kota Tasikmalaya Rp 2.264.093,28 (tetap)
  19. Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.251.787,92 (tetap)
  20. Kota Cirebon Rp 2.271.201,73 (naik)
  21. Kabupaten Cirebon Rp 2.269.556,75 (naik)
  22. Kabupaten Garut Rp 1.961.085,70 (tetap)
  23. Kabupaten Majalengka Rp 2.009.000,00 (naik)
  24. Kabupaten Kuningan Rp 1.882.642,36 (tetap)
  25. Kabupaten Ciamis Rp 1.880.654,54 (tetap)
  26. Kabupaten Pangandaran Rp 1.860.591,33 (tetap)
  27. Kota Banjar Rp 1.831.884,83 (tetap)

Sebelumnya, pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan merilis Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020. Isinya mengimbau semua gubernur di Indonesia agar tidak menaikkan upah minimum provinsi ( UMP) tahun depan.

Pemerintah pusat beralasan, upah minimum 2021 sebaiknya tidak berubah karena banyak dunia usaha terpukul akibat pandemi Covid-19. Kebijakan ini merupakan bagian dari relaksasi untuk para pengusaha. Sementara itu, untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK, diumumkan bupati/wali kota selambat-lambatnya pada 21 November 2019. Sebagai informasi, kenaikan upah minimum baik, UMP dan UMK, diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Namun dalam perjalanannya, tak semua kepala daerah atau gubernur mengikuti imbauan pemerintah pusat tersebut

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Siap-siap, Transaksi di 10 Marketplace ini kena Pajak lho!

                INFOBOGORTIMUR.com– Dilansir dari Liputan6.com, Jakarta – Direktorat ...